1) Dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 2) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan laut, darat, dan udara a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 3) Mengangkat dan memberhentikan menteri a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 4) Mengangkat duta dan konsul atas pertimbangan DPR a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 5) Mengangkat dan memberhentikan KY dengan persetujuan DPR a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 6) Menyatakan keadaan bahaya. a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 7) Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 8) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 9) Menetapkan UU bersama dengan Presiden a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 10) Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden) a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 11) Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 12) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 13) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 14) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 15) Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 16) Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 17) Mengubah dan menetapkan UUD a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 18) Melantik presiden dan wakil presiden a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 19) Melantik Wakil presiden menjadi presiden apabila presiden berhenti a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 20) Memilih dan melantik wakil presiden dari 2 calon yang diajukan presiden apabila wakil presiden berhenti a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 21) Memilih dan melantik wakil presiden dan presiden apabila keduanya berhenti. a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 22) Mengajukan 3 orang anggota hakim konsitusi a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 23) Kewenangan pengadilan pada tingkat kasasi a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 24) Memberkian pertimbangan grasi dan rehabilitasi kepada presiden a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 25) Memutuskan pembubaran partai a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 26) Memutuskan perselisihan hasil pemilu a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 27) Mengadili pada tingkat pertama untuk menguji UU terhadap UUD a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 28) Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 29) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 30) Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 31) EKSEKUTIF a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 32) YUDIKATIF a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 33) LEGISLATIF a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 34) HAK MEMBERIKAN AMNESTI DENGAN PERSETUJUAN MA a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN 35) MENGANGKAT DUTA DAN KONSUL DENGAN PERTIMBANGAN DPR a) DPRD b) MPR c) MA d) MK e) DPR f) PRESIDEN
0%
PENGAYAAN PPKN KELAS 9
Share
by
Fitriawatichusn
7th Grade
Lembaga-Lembaga Peradilan Indonesia
Social studies
I-edit ang Content
Embed
Uban pa
Leaderboard
Show more
Show less
Kini nga leaderboard naka-pribado. Pag-klik sa
Share
aron himuon kini nga publiko.
Kini nga leaderboard gi-disable sa tag-iya sa resource.
Kini nga leaderboard gi-disable tungod ang imong mga kapilian lahi ra sa tag-iya sa resource.
I-revert ang mga Kapilian
Ang
Eroplano
usa ka open-ended nga template. Dili kini makamugna ug mga marka sa leaderboard.
Kinahanglan mag log in
Visual style
Fonts
Subscription required
Mga Option
I-switch ang template
Ipakita tanan
Daghang mga format ang mugawas samtang gidula nimo ang activity.
Open results
Copy link
QR code
Mag-delete
I-restore ang gi-autosave:
?
